Kamis, 30 April 2015

 Sistem ini merupakan sistem alternatif yang bisa dijadikan strategi antikorupsi dan untuk mewujudkan  good governence (tata kelola pemeriantahan yang baik) sehingga prinsip transparansi maupun akuntabilitas semakin meningkat. Perubahan penyalahgunaan APBD dapat dilacak. Tentunya, diharapkan sistem ini dapat diterapkan diseluruh pemerintah daerah Indonesia.

seperti kita ketahui, banyak terjadi kasus korupsi ynag cenderung sering terjadi pada kasus annggaran siluman. alhasil, sistem ini cukup ampuh untuk menangkal korupsi seperti yang diterapkan pemkot Surabaya (Sby). Sby menerapkan sejak 2014 mealui GRMS/ Sistem info manajemen sumber daya pemerintahan.

Mekanismenya sistem selama ini:
RAPBD yang telah dibuat untuk seperiode anggaran, setiap alokasinya harus disesuaikan. hal ini gunanya untuk indikator evaluasi dan monitoring. Rancangan yang sudah dibuat Kemudian diajukan ke DPRD untuk memperoleh persetujuan. apabila ada revisi, maka pemda harus memperbaikinya. Nah, proses manual bin tradisional inilah rawan potensi korupsi proyek siluman bin fiktif. sehingga sulit dilacak bin investigasi setiap ada perubahan anggaran,

oleh karena itu, kehadiran e-budgeting ini memberikan solusinya agar mudah dilacak jika ada yang melanggar. Proses input akan dilakukan SKPD yang diawasi DPRD. Disinilah, aneka item akan mudah dipantau bin monitor. Fitur yang ada dapat diangun sedemikian rupa, seperti daftar harga, rincian anggaran,, etc. dengan demikian, realisasi pengeluaran anggaran dapat di monitor, oknum juga mudah dilacak, dan korupsi dapat di minimalisir serta efisiensi anggaran.

Studi Kasus PEMKOT SURABAYA

pada 31 mei 2014, bu risma melekukan MOU dengan  14 kepala daerah untuk kerjasama lintas kota, salah sattunya sistem e-budgeting ini. Pemkot Sby memiliki niat baik untuk membagikan software nya mulai dari sistem ini sampai sistem perijinan dan bersedia memberikan pelatihan pemda lain jika mau.

Sistem ini terbilang revolusioner dan berdampak sangat baik untuk perlawanan dan pencegahan praktik korupsi yang selama ini sering bersarang di birokrat. Sekarang saatnya pemda lain turut menggunakan sistem ini !!!!! ^^

WEB E-BUDGETING SURABAYA: