Pakar Hukum Tata Negara Rifky K. Y. menegaskan bahwa keberadaan Freport tak boleh lagi ada kontrak karya. Aturan PP 77/ 2014 Pasal 112 dengan sangat jelas menjelaskan bahwa mekanisme perpanjangan kontrak karya hanya boleh masksimal dua kali saja. Artinya, ini sudah tak ada ruang sama sekali untuk kontrak karya lagi.

Rifky mengingatkan seharusnya kita mewaspadai adanya elit politik yang indikasinya mencoba merivisi aturan tersebut agar Freeport masih berada disini. Ini momentum dan pertaruhan pemerintahan Jokowi bahwa dia tak boleh bilang tak mengerti. Selain itu, jangan sampai aturan pemurnian (smelter) dijadikan celah atau alasan renegoisasi kontrak karya.

“ Kita semua berkepentingan dan harus mengawal jangan sampai ada celah elit tersebut merevisinya agar negara ini tak tergadai atau justru malah pemerintah memberikan penguatan kepada Freeport (memeperlemah kedaulatan ekonomi nasional)”, tuturnya.

Rifky juga menyarankan agar pemerintah juga melihat aturan PP 77 tahun 2014 yang isinya membolehkan kementrian terkait melakukan evaluasi untuk dijadikan dasar jika ada pelanggaran tata kelola perusahan tambang terakait. “ Ini momentum kementrian ESDM bisa cabut Freeport detik ini juga. Jangan sampai ini nanti dimainkan elit politik mengadu domba. Padahal dasarnya sudah jelas tak ada kalau Freeport di renegoisasi lagi ”, katanya.

Peneliti INDEF Aryo memaparkan kondisi terkini pemerintah dan Freeport yang posisinya sedang kurang baik dari beberapa segi. Kondisi pemerintah sekarang juga masih lemah, seperti fiskal, Kontribusi PDB Papua hanya 2% saja, dan realisasi kredit juga hanya 0.5%. Sedangkan kondisi induk Freeport di Amerika mengalami penurunan kapitalisasi pasar saham dalam 5 tahun terakhir ini.

“Freeport sudah jelas-jelas tak berdampak sama sekali bagi Indonesia, termasuk Papua. Sekedar informasi bahwa Freeport ini merupakan tambang terbesar di dunia yang dimiliki Mc Moran dan dijadikan sumber utama penopang fundamental induk Freeport mengingat besarnya potensinya. Maka tak heran jika Freeport terus memaksa diri bertahan di Indonesia”, paparnya.

Penulis:

Mahfud Effendi

Terpublikasi

http://www.bisnispost.com/peluang-bisnis/energi-sdm/2015/12/29/tak-ada-kontribusi-freeport-dinilai-hanya-membelenggu-masyarakat

Portofolio Ekonomika

Posted By Mahfud Effendi

 

Kebijakan pemungutan dana untuk program energy terbarukan menuai kontroversi di masyarakat. Pasalnya, rakyat akan akan dijadikan korban untuk mensubsidinya. Padahal masih banyak alternatif lain yang bisa ditempuh.

Menyikapi persoalan tersebut, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Prof. Candra Fajri, SE., MSc., Ph.D turut angkat bicara agar pemerintah menunda dulu regulasi pemungungutan dana melalui untuk program ketahanan energi dengan memanfaatkan penurunan harga BBM.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tak ada legal hukumnya. Setiap proses pemungutan yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat seharusnya berdasarkan legal hukum.

Dia juga menyanyangkan sikap Mentri ESDM Sudirman Said karena regulasi penurunan harga BBM tersebut tak memiliki landasan hukum yang jelas. Belum jelasnya pungutan ini dari segi penggunaannya, mengingat belum ada petunjuk teknis. Akibatnya, hal ini akan berpotensi rawan terjadi penyalahgunaan.

“Setiap pungutan oleh negara kepada masyarakat, harus ada legal formalnya. Sayangnya, pungutan ini belum ada, kata Ekonom Brawijaya ini.

Lanjut, Chandra meminta agar regulator mempertimbangkan dalam mekanisme pemungutannya. Pasalnya, masyarakat sudah membayar pajak BBM atau pajak daerah berkisar 5 sampai 10 % yang peruntukannya untuk perbaikan jalan.

Seperti kita ketahui bahwa harga premium sebelumnya Rp7.300 akan diturunkan Rp6.950 per-liternya. Akan tetapi, pemerintaah berencana melakukan pungutan dana sekitar Rp200 per-liter. Sehingga harga premium nantinya akan mencapai Rp7.150 per- liternya. Sedangkan solar dari Rp6.700 akan turun Rp5.650 per-liter dan dari angka tersebut sudah termasuk diberlakukan subsidi Rp1.000 per-liter. Sehingga harga solar per-liternya akan menjadi Rp5.950.

(UPDATE) Dan RESMI bahwa pemerintah akhirnya menunda kebijakan ini. 

Penulis:

Mahfud Effendi

http://www.bisnispost.com/ekonomi/2015/12/28/dekan-feb-ub-desak-pemerintah-tunda-kebijakan-pungutan-dana-bbm

Portofolio Ekonomika

Posted By Mahfud Effendi

 

Kehebohan drama Freeport terus berlanjut dan menyita banyak perhatian masyarakat hingga kunjung akhir tahun ini. Sumber daya kaya mineral di Papua tersebut sungguh luar biasa. Namun, faktanya keadilan masih belum berpihak ke rakyat Indonesia, terlebih rakyat Papua dan ini patut dipertanyakan.  

Menyikapi kegaduhan ini, Ketum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia menegaskan agar pemerintah segera ambil alih Freeport yang kontraknya akan habis tahun  2021. Pengambilalihan tersebut sangat jelas tak bertentangan dengan aturan internasional karena sah-sah saja.  

“Pengambilalihan setelah masa kontrak selesai, ini cara paling professional dan tidak mengejutkan duia luar”, kata Bahlil dalam acara Forum Dialog HIPMI Refleksi Akhir Tahun di Menara Bidakara 2, Pancoran, Jakarta, Selasa (29/12/2015).  

Menurutnya, seharusnya berbagai upaya melobi, menguasai, dan mengendalikan Freeport sudah dijalankan lama dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini. Bahlil juga mencontohkan keberhasilan Arab Saudi yang mampu menguasai dan mengendalikan perusahaan minyak Amerika, yakni Aramco.  

“Secara periodik, Arab Saudi melobidan meminta tambahan saham. Dia mampu memanfaatkan banyak isu-isu global hingga Aramco berhasil dimiliki Arab Saudi,” Paparnya.  

Dia menyanyangkan kecenderungan pejabat Indonesia terlalu mudah di atur dan dimainkan. Sehingga kepemilikan saham pemerintah masih dirasa belum adil.  

“Kontrak karya II tahun 1991 sudah akan berakhir, tapi tak ada kemajuan porsi kepemilikan saham pemerintah”, ujarnya.  

Pengusaha sukses asal Papua ini dengan nada prihatin memaparkan bahwa porsi saham pemerintah bukannya bertambah, tapi jusatru malah terdelusi dari awalnya 20% menjadi 18,72% saja. Kontrak karya jilid II sebetulnya dimulai 1991 yang berlaku 30 tahun yang massanya berakhir pada tahun 2021.  

Lebih lanjut, perpanjangan ini dimungkinkan bisa sampai 2 x 10 tahun atau sampai tahun 2041. Dia menjelaskan kalau pengambilalihan Freeport ini tak sama dengan nasionalisasi, seperti kasus di Bolivia dan Venezuela. Melainkan ini sesuai dengan aturan dan konsensus yang telah dibuat.  

“Kalau di Venezuela dan Bolivia namanya nasionalisasi. Kontrak belum tuntas, perusahaan asing yang dicaplok,” terangnya.  

Bahlil menyarankan pemerintah untuk segera mengakhiri kontrak dan ambil alih segera mengingat kasus Freeport ini sudah banyak masalah dan turut menimbulkan kegaduhan politik yang luar biasa hingga mampu menurunkan seorang Ketua DPR RI.

Penulis:

Mahfud Effendi

Terpublikasi

http://www.bisnispost.com/executive-corner/hipmi-corner/2015/12/29/hipmi-desak-pemerintah-akhiri-kontrak-dan-hentikan-renegosiasi-freeport

Portofolio Ekonomika

Posted By Mahfud Effendi

 
Kebijakan Kementrian Perhubungan kembali menuai kontroversi. Tentu kita masih teringat aturan larangan aplikasi transportasi digital (Ojek Online) kemarin yang dinilai masih tak berdasar kuat. Kali ini ada lagi surat cinta atau surat edaran No. SE 48 Tahun 2015dari Kemenhub tentang pengaturan lalu lintas dan larangan pengoperasian kendaraan aturan barang pada masa angkutan natal 2015 dan tahun baru 2016 yang isinya melarang truk (angkutan barang) beroperasi pada tanggal 30 sampai 3 Januari 2016

Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bidang Organisasi, Anggawira menyayangkan regulasi tersebut yang di nilai terlalu mengada-ada dan menghambat pelaku usaha. Padahal surat edaran seperti ini belum pernah ada dari tahun-tahun sebelumnya.

“Saya cukup terkejut pagi ini. Bilang saja surat tersebut dikeluarkan karena kebakaran jenggot karena gagal mengantisipasi lonjakan arus penumpang pada libur panjang Maulid Nabi, Natal dan tahun baru kemarin”, kata Anggawira yang juga selaku ketua Virtual Office & Co Working Space Association Indonesia (VOACI).

Seperti kita ketahui, dimana saat ini masyarakat ramai-ramai mengeluhkan perjalanan Jakarta Bandung yang memakan waktu lebih dari 10 jam. Lamanya waktu tempuh tersebut tentu membuat semakin tidak efektif dan tidak efisien.

“Lagi-lagi angkutan barang yang menjadi kambing hitam penyebab kemacetan pada saat kemarin itu. Jujur kemacetan luar biasa kemarin itu bentuk kegagalan pemerintah khususnya kemenhub untuk antisipasi lonjakan arus penumpang. Bukannya semua bisa diprediksi dari lonjakan jumlah penumpang darat laut udara. Persiapan matang angkutan penumpang tidak dilakukan seperti masa Lebaran tahu2 truk dilarang lewat,” tambahnya.

Dia menyarankan sebaiknya perlu diketahui angkutan barang sedang melakukan persiapan penutupan akhir tahun agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Dengan adanya larangan ini target tutup tahun pebisnis selaku pemilik barang bisa terancam tidak tercapai.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa hingga kini kita sedang melalui masa paceklik panjang. Selain itu tanggal 24 Desember 2015 lalu itu pemerintah telah gagal mengantisipasi lonjakan arus sedangkan tanggal 30 Desember 2015 sampai 31 Desember 2015 para wisatawan kebanyakan sudah berada di tujuan wisata merayakan persiapan tahun baru.

“Di negara-negara maju tidak pernah ada pengumuman larangan truk melintas, okelah infrastruktur kita memang masih buruk, harap dimaklumi. Pelarangan pengoperasian truk hanya akan menambah logistic cost,” tambahnya.

“Tidak tahukah pemerintah jika stop operasi akan meningkatkan storage cost, inventory, capital, vehicle utilisation, dan sebagainya? Sungguh ironis kita ini mau menaikkan cost atau mengurangi logistic cost. Antisipasilah yang betul jika terpaksa ditutup lakukan sesingkat mungkin bukan seperti ini,” kata Doktor lulusan Bidang Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Penulis:

Mahfud Effendi

Terpublikasi
http://www.bisnispost.com/executive-corner/hipmi-corner/2015/12/28/anggawira-larangan-truk-beroperasi-tak-berdasar-makin-persulit-pebinis


Pict: Okezone

Portofolio Ekonomika

Posted By Mahfud Effendi

Penetrasi pertumbuhan bisnis hingga kini begitu cepat dan dinamis. Alhasil, timbullah berbagai kebutuhan yang dirasakan semakin mendesak untuk segera di atasi. Salah satunya terkait kebutuhan mendasar MOBILITAS masyarakat yang lebih murah atau efisien karena kehidupan yang semakin dinamis.

Saat ini marak akan kehadiran transportasi digital, khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Kehadirannya disambut baik oleh masyarakat selaku pengguna setianya. Ada beberapa alasan kenapa eksistensi aplikasi transportasi digital masih terjaga dan masih buruknya sistem transportasi.

Pertama, transportasi dari segi jumlah. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk untuk mendukung mobilitasnya, sistem transportasi masal yang dikerahkan nyatanya tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Kedua, dari segi kualitas kendaraan. Kualitas transportasi umum dibeberpa titik masih buruk. Kemarin saja baru kejadian kecelakaan Metromini vs KRL yang telah menewaskan 18 orang. Kejadian ini sudah seringkali terjadi dengan actor utamanya, yakni Metromini atau Kopaja. Kualitas supir juga patut dipertanyakan mengingat seringkali supir melanggar lalu lintas, ugal-ugalan, dan pasalnya banyak yang meminum alcohol.

Ketiga, terbatasnya efisiensi dan aksesibilitas transportasi yang memadai. Pemerintah dinilai masyarakat masih belum mampu menyediakan atau memenuhi kewajiban akan tersedianya transportasi yang memadai. Ojek masih dirasa efisien karena tak perlu berpindah-pindah transportasi regular lain untuk mobilitasnya.

Ibaratnya, perjalanan regular yang harus ditempuh dari Depok ke Pancoran harus menempuh 3 kendaran berbeda (Angkot Rp4000 + KRL Rp2.000 + Bus Rp5000 = Rp 11.000). Tetapi jika menggunakan Ojek Online hanya dibutuhkan biaya yang tidak jauh beda, yakni sebesar Rp5.000, belum lagi jika ada promo. 

Artinya, dengan satu kali kendaraan kita tak perlu repot-repot berganti kendaraan yang seringkali bikin gerah dan boros waktu serta berdesak-desakan. Contoh kasus lainnya, jarak tempuh Depok ke Kemang tak ada transportasi umum atau dengan kata lain lebih repot berganti-ganti kendaraan, sehingga Ojek online lebih menarik dan murah.

Keempat, ketidaknyaman. Ojek online dirasa lebih nyaman karena faktor utamanya ialah seperti layaknya travel mobil. Hanya saja alatnya berganti menjadi motor, dengan ini pengguna dapat langsung dijemput dilokasi yang diinginkan (jemput bola) dan akan dikasih masker gratis pula serta asuransi.

Oke, secaram umum dapat dikatakan untuk saat ini ojek online mempunyai beragam keunggulan yang ditawarkan. ;) . Tetapi, keberadaanyaharus di atur jelas mengingat aspek keselamatan dan pemasukan negara dari segi pajak. Seperti diketahui bahwa mereka tergolong kendaraan yang masih berplat hitam yang bebas bersliweran. Sedangkan angkutan lainnya, patuh dan berplat kuning, sehingga jelas perpajakannya. Oleh krena itu, diharapkan para pengusaha dan pemerintah bersinergi agar prinsip fair bin keadilan terpenuhi.

Ojek online sebaiknya terus berkoordinasi agar regulasinya disesuaikan. Jika faktor rendahnya keselamatan, bisa ditawarkan solusi asuransi, kualitas motor 5 tahun terkahir, driver patuh lalu lintas, lengkap aksesoris, dan sebagainya.  Jika melenggar regulasi kelegalan, jadikan saja plat kuning ojeknya. selain masuk kas pajak pemerintah juga mampu memenuhi prinsip pro konsumen.

Ingat, pemerintah atau lainnya  itu sebenarnya sayang bin pro konsumen loh. SO, JANGAN IKUT arus bin mengeluh melulu tanpa solusi konstriktif. Simple toh...

Ancaman Eksistensi Aplikasi Transportasi Digital

Memang saat ini transportasi digital berhasil menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat. Tetapi, jika dicermati dari sudut pandang alternative lain ini bisa saja menjadi boomerang. Indikasinya bisa kita lihat dari kesadaran pemerintah yang terus berbenah. Disinilah peran pemerintah untuk membuat kebijakan publik diperlukan. Kasus Metromini lalu, membuat pemda DKI gerah. Akhirnya, pemda Dki seolah ingin memperbaiki terus citra dan kualitas sisitem transportasi masal di kota sesibuk Jakarta ini.

Menurut analisis penulis, tak menutup kemungkinan jika Ojek online ini akan Berjaya sesaat saja atau secara jangka panjang tak akan berdampak. Kenapa? bisa jadi seiring berjalannya waktu akan memaksa pemerintah public untuk bertekad mewujudkan proyek sistem transportasi masal. Lagi pula transportasi publik ampuh mengurangi polusi.

Jika proyek prestisius tersebut berhasil terwujud, maka tentu ini akan mengancam eksistensi pebisnis di bidang ini atau justru mereka akan terpinggirkan sesuai segmentasinya dalam arti berpindah ke kota lain yang masih membutuhkan atau yang tersisa tinggal pelayanannya yang lainnya semacam go food, dan go go pelayanannya lainnya. Nasib driver aplikasi online juga mulai merasa khawatir. Terbukti, kebbijakan manajemen berubah-ubah mengubah tarif menjadi semakin mahal bagi konsumen dan semakin sedikit komisi yang diterima driver. Lihat saja berkali-kali tarif diturunkan per KM nya, sehingga ini membuat pemasukan driver makin sedikit. Ini nantinya seolah bom waktu yang akan menggiring bin menggoda masyarakat kembali ke transportasi masal yang dikenal sangat murah dengan beragam fasilitas yang ditawarkan. So, tinggal menunggu waktu saja.

Indikasi ini sudah jelas bisa terlihat dengan masih berlangsungnya proyek MRT, hub pengambil alihan Metromini porsinya akan diambil pemerintah untuk ikut menjadi operator, dan proyek lainnya. Pasalnya, pemda DKI suddah membeli ratusan bus berukuran sedang untuk segera dioperasikan dan supir Metromini juga digoda dengan standar gaji 2-3,5 kali lipat berserta fasilitas  menarik lainnya.


http://assets.kompas.com/data/photo/2014/08/27/1248595Image-Halaman-Dalam780x390.jpg

Perang harga dan fasilitas akan semakin seru. Jika pemerintah public menggunakan politik pricing semacam dumping juga akan berani mengingat besarnya capital atau dana subsidi yang dimiliki, sehingga benar-benar akan mengancam eksistensi transportasi digital tersebut. Sebut saja KRL, dengan uang Rp 2000 saja kita bisa mengakses sampai 25Km.


http://us.images.detik.com/content/2013/05/02/4/185608_mrtterowongan.jpg

Inilah yang dimaksud era dinamis baru layanan prima pemerintah, dimana pemerintah akan tersadar atau dipaksa menjawab tuntutan kebutuhan public. Lama-lama ojek online segmentasinya akan minggir dengan sendirinya tetap dijakarta dengan volume yang menurun atau masuk ke kota lainnya.

Analoginya, seperti membangunkan Singa (Pemerintah Profesional) yang selama ini cenderung teritidur dari nyamannya. Memang saaat ini transportasi digital masih eksis, tetapi seiring berjalannya waktu dalam jangka panjang dengan asumsi sistem transportasi masal terwujud sukses tentu bisa jadi akan terancam eksistensinya. 

Penulis juga semakin yakin bin memproyeksikan seiring dinamisnya kehidupan bahwa transportasi online ini kedepan akan ditinggalkan. Masyarakat akan berpotensi besar beralih ke reguler yang tingkat integrasi, keamanan dan kenyamanan terjamin. Nantinya harga ojek online ini akan lebih mahal dibandingkan angkutan reguler yang digawangi pemda yang semakin berkualitas.

"Sekarang saja KRL dari Jakarta yang over 25KM cuma dikenakan tarif Rp3000 dan ber AC pula", papar Mahfud Effendi yang juga selaku pakar analis Ekonomika ini. Wammin hhehehehe :D

Implikasi bagi pemerintah, teruslah bertekad memenuhi transportasi masal yang layak dan memadai. Sistem tarif dan mekanisme juga harus diketatkan agar kualitas terjaga, misal kuota bus terisi max 30 maka tak boleh lagi ditambah (baca:biar awet). Lantaran, bus cepet jelek ketika......

Sedangkan, implikasi bagi pebisnis start up swasta, sebaiknya memikirkan dalam jangka panjang sembari terus bersinergi dengan pemerintah. Aturan juga perlu diperbaiki dengan mombolehkan ojek online asaldengan asumsi yang berdasar, misalnya penggunaan plat Kuning agar pemasukan pajak juga masuk. Belum lagi standardisasi keselamatan dan sebagainya. Sementara itu, implikasi bagi masyarakat sebaiknya jangan hanya bisa mengeluh, tetapi perbanyaklah AKSI konkrit yang KONTRUSKTIF apapapun caranya itu sangat layak diapresiasi. ^^

Tren perkembangan industri kreatif kian semakin mencuri perhatian dan mungkin tidak terpikirkan sebelumnya bahwa industri ini mampu tumbuh lebih cepat. Jika dalam suatu bisnis konvensial sebelumnya identik dengan mencari investor atau modal, maka industri yang berbasis kreatifitas ini justru tidak disangka malah justru mendatangkan minat investor atau pemodal yang signifikan dampaknya, maju terus pebisnis start up ! 

Analogi PNS Agar Kompetitif

"Analogi PNS juga demikian, PNS yang berjiwa guru berkinerja baik terus dijaga dan dikasih reward. Sedangakan PNS jenis guru yang berkinerja buruk sebaiknya di staffkan saja yang berkorelasi sulitnya masuk eselon. Rekrutmen juga harus jelas ! jangan cuma tes cpns sistem TPA saja, tetapi batasi syaratnya, misal berprestasi, IPK setidaknya bagus dengan nominal tertentu, dan lain-lain. Intinya dalam rekrutmen ibarat rekrutmen layaknya sistem Management Trainee atau Management Development Program, tidak perlu sama persis asalkan penekanannya LAYAK DAN JELAS. Sehingga dunia pendidikan akan semakin kompetitif jika di isi guru yang berkualitas dan sistem dinasti eselon bisa kompetitif juga", tutur Pemuda Lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Brawijaya ini.

Marilah Kawal Indonesia Ku Tercinta Via SOLUSI PEMIKIRAN KONSTRUKTIF

Kualitas Lama KOPAJA bin METROMINI terkini:

http://cdn.sindonews.net/dyn/620/content/2015/12/07/170/1067546/krl-vs-metro-mini-efek-domino-buruknya-transportasi-di-jakarta-ebX.JPG


PROYEKSI KEDEPAN:

 http://media.viva.co.id/thumbs2/2011/08/02/118510_kopaja-ac_641_452.jpg



 https://pbs.twimg.com/media/BhEsojHCUAEykfh.jpg

http://www.sapujagat.com/wp-content/uploads/2015/07/Ibukota-Akan-Mempunyai-MRT-Bawah-Tanah-Inilah-Penampakan-Pengerjaannya.jpg

STOP KERAS PLAGIASI !!!

Cantumkan Sumber Jika Mengutip . . . 

Penulis:

Mahfud Effendi, S. E.

Diaspora Pemuda Jombang Raya

Sejarah Mentromini:

Gambar1:http://cdn1-a.production.liputan6.static6.com/medias/1088079/big/048341300_1450413245-20151217-Ilustrasi-Ojek-Online-Johan-Faztry1.jpg
Gbr2:  http://www.dikidi.com/wp-content/uploads/2015/11/transportasi.png

Portofolio Ekonomika

Posted By Mahfud Effendi

 

Era saat ini tidak ada halangan lagi untuk orang memperjuangkan pendidikannya bagi siapapun juga. Pemerintah menyediakan beasiswa gratis bagi lulusan SMA yang ingin masuk perguruan tinggi. Bagi yang ingin masuk ke perguruan tinggi ada beberapajalur. Pertama, bidikmisi. Kedua, beasiswa umum. Ketiga, sekolah kedinasan.

Bedanya, sekolah kedinasan menawarkan jalur percepatan karir karena lulusannya dapat langsung diterima kerja di lingkup pemerintahan setelah lulus. Strategi taktis nya biar lulus cukup sederhana, yaitu fokus GENGGAM INFO (via web sekitar), DISIPLIN BERLATIH SOAL, dan Segera lengkapi ADMINISTRASINYA.

GAGAL MERENCANAKAN = MERENCANAKAN KEGELAN

 Berikut ini 27 sekolah kedinasan:
1. Akademi Ilmu Pemasyarakatan Jakarta, Jalan Raya Gandul, Cinere, Jakarta Selatan.

2. Akademi Kimia Analis Jawa Barat, Jalan Ir H Juanda 7, Bogor. *

3. Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta, Jalan Timbul 34, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan.*

4. AKAMIGAS-STEM – Akademi Minyak dan Gas Bumi (Sekolah Tinggi Energi dan Mineral) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Lokasi kuliah Cepu, Jawa Tengah (kawasan rig dan pengeboran minyak).

5. AKIP – Akademi Ilmu Permasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Lokasi kuliah di Depok.

6. Akmil - Akademi Militer RI.

7. Akpol - Akademi Kepolisian RI.

8. Badan Meteorologi Nasional (BMG), Akademi Meteorologi dan Geofisika (AMG), Jalan Perhubungan I Nomor 5, kompleks Metro, Pondok Betung, Bintaro, Tangerang.

9. Badan Pusat Statistik (BPS), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jalan Otto Iskandardinata Nomor 64C, Jakarta Timur.

10. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang.

11. MMTC – Sekolah Tinggi Multi Media Training Center di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo). Lokasi kuliah di Yogyakarta.

13. Politeknik Kesehatan DEPKES Surabaya, Jalan Pucang Jajar Tengah 56, Surabaya.

14. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Jalan Cimandiri 34-38, Bandung.

15. Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta, Jalan Letjen Suprapto 26, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.*

16. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Jalan Dr Setiabudi 186, Bandung.

17. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Curug Banten, Jalan Raya PLP Curug, Tangerang.

18. Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Jalan AUP, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

19. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Jalan Tata Bumi 5, Banyuraden,
Gamping, Sleman, Yogyakarta.

20. Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), Jalan Raya Haji Usa, Desa Putat Nutug, Ciseeng, Bogor.

21. Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Jawa Barat, Jalan Jakarta Nomor 31, Bandung.*

22. Sekolah Tinggi Transportasi Darat Jawa Barat, Jalan Raya Setu Km 3,5, Cibuntu, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat.

23. Sekolah Tingi Kesejahteraan Sosial Jawa Barat, Jalan H Juanda 367, Bandung.

24. STIS – di bawah Badan Pusat Statistik (dapat uang saku per bulannya Rp 850.000).

25. STPDN/IPDN – Institut Pemerintahan Dalam Negeri di bawah Kementerian Dalam Negeri RI.

26. STPN – Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di bawah Badan Pertanahan Nasional RI. Lokasi kuliah Yogyakarta.

27. STSN – Sekolah Tinggi Sandi Negara – di bawah Lembaga sandi Negara. Lokasi kuliah di Bogor.

BONUS *dikutip dari mahasiswabaru:

1. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
   Sekitar Bulan Februari
   
   • Pembukaan di mulai dari : Tanggal, 8 Desember 2014 s/d 30 Januari 2015
   • Seleksi Calon Mahasiswa STIN di 8 Kota/Wilayah :
   •  14 Feb 2014 – 18 Feb 2014 : Banjarmasin-Jogja-Surabaya-makassar 
   •  21 Feb 2014 – 25 Feb 2014 : Bandung-Medan-Palembang
   •  18 Mar 2014 – 24 Mar 2015 : Jakarta - Jayapura
2. Akademi Kepolisian (AKPOL) 
   Awal April - Akhir Mei
   
   • Tingkat Daerah
     
     1. 8 s/d 25 April : Pendaftaran Online
     2. 8 s/d 26 April : Verifikasi & Pemeriksaan Administrasi Awal di Polres/Ta/Tabes/Metro dan Polda & Pengumuman selaku Panitia Penerimaan Panbanrim
     3. 27 April : Penandatanganan Pakta Integritas di Polres/Ta/Tabes/Metro dan Polda
     4. 29 April s/d 3 Mei : Verifikasi, Daftar Ulang di Panitia Daerah (Polda) & Pemeriksaan Administrasi Awal; Ukur Tinggi & Berat Badan
     5. 4 s/d 6 Mei : Pemeriksaan Kesehatan I
     6. 22 Mei : Pemeriksaan Psikologi
     7. 26 s/d 27 Mei : Uji Akademik
     8. 30 s/d 31 Mei : Pemeriksaan Kesehatan II
     9. 7 Juni : Uji Kemampuan Jasmani & Anthropometri
     10. 16 Juni : Pendalaman PMK
     11. 16 Juni : Pemeriksaan Administrasi Akhir
     12. 24 Juni : Sidang Penetapan Lulus Tingkat Polda
     13. 1 s/d 24 Juli : Seleksi Akpol Tingkat Pusat
   • Tingkat Pusat
     1. 2 s/d 5 Juli : Penandatanganan Pakta Integritas, Pemeriksaan Administrasi & Pemeriksaan Kesehatan (I, II & Keswa)
     2. 6 Juli : Sidang Pemulangan Thp I, Isi Inventory Psikologi & Isi Data PMK
     3. 7 s/d 9 Juli : Pemeriksaan Psikologi Wawancara & PMK Wawancara
     4. 12 s/d 13 Juli : Uji Akademik (TPA & TOEFL dengan Sistem CAT)
     5. 19 s/d 21 Juli : Uji Kesamaptaan Jasmani (A, B & renang)
     6. 22 s/d 23 Juli : Pemeriksaan Penampilan
     7. 24 Juli : Sidang Kelulusan Akhir
3. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)
   
4. Akademi Angkatan Laut (AAL)
   
5. Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN)
   
6. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
   
7. Akademi Angkatan Udara (AAU)
   
8. Akademi Ilmu Pemerintahan (AKIP)
9. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
   
10. Akademi Meteoroli dan Geofisika (AMG)
11. Akademi Imigrasi (AIM)
12. Akademi Militer (AKMIL)
    

Segera AKSES dan PERSIAPKAN diri ANDA !!!
Pendidikan adalah perjuangan !
Kurangi keluhan, banyakin AKSI NYATA.




Gambar: http://www.mahasiswabaru.com/2015/03/jadwal-penting-pendaftaran-sekolah.html dan https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtvvya9_gaGW3ExVCoF_KNLbpNFgCTcMX_oz15mq5J8O38H555

Scholarship

Posted By Mahfud Effendi