Elektabilitas dan popularitas Sandiaga Uno kian meningkat signifikan. Kenaikan kandidat yang akan di usung Partai Gerindra tersebut terlihat dari hasil survei internal Sahabat Sandiaga Uno yang dilakukan pada akhir Maret 2016 lalu. Sejauh ini, Sandiaga Uno secara meyakinkan mampu meraih elektabilitas tertinggi kedua dengan prosentase sebesar 21 persen.

Sedangkan, tertinggi masih ditempati oleh Ahok sebesar 46 persen. Namun, hal yang menarik ialah posisi Sandiaga Uno mampu mengungguli pesaing lainnya, seperti Yusril Ihza Mahendra (12 persen), Ridwan Kamil (10 persen), Tri Rismaharini (6 persen).

Sebaliknya, ketika responden ditanya kesempatan untuk beralih ke calon lain (swing voters). Maka, Sandiaga Uno Justru menjadi prioritas pilihan utama responden tertinggi sebesar 72 persen menyatakan akan memilihnya dan 28 persen tidak memilihnya. Sedangkan, Ahok Justru hanyai meraih 30 persen responden yang mengaku akan memilihnya.

Hal senada juga ditempati pesaing lainnya, seperti Tri Rismaharini (43 persen mengaku akan memilihnya), Yusril Ihza Mahendra (37 persen mengaku akan memilihnya), Ridwan Kamil (36 persen mengaku akan memilihnya), dan Abraham Lunggana (33 persen mengaku akan memilihnya).

Koordinator Sahabat Sandiaga Uno, Anggawira mengaku jika pergerakan Sandiaga Uno memang makin kuat dan hasilnya patut diapresiasi. Hal itu dikarenakan figur dan komunikasi Sandiaga Uno yang dinilai masyarakat cukup merakyat, sehingga membuat mereka menerimanya.

“Bang Sandi masih memiliki penilaian yang relatif lebih baik terhadap masyarakat dan ini masih ada ruang peningkatan elektabilitasnya seiring dengan makin dikenalnya figur dan kapabilitas dari Bang Sandi,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa relawan SSU akan terus memperbesar basis pemilih kalangan menengah ke bawah (grassroots people) dan terus membangun kesaadran masyarakat agar semakin mengenal profil calon kuat yang akan di susung Partai Gerindra itu.

Sementra itu, juru bicara Sahabat Sandiaga Uno, Anthony Leong menjelaskan bahwa hasil survei itu menunjukkan kalau Sandiaga Uno telah berhasil memposisikan dirinya sebagai salah satu pesaing terbaik di DKI 1 pada pemilu berikutnya. Meski, figur pengusaha sukses identik orang elit, akan tetapi Sandiaga Uno nyatanya justru telah berhasil menunjukkan bahwa ia mampu berempati dan membaur serta terhubung ke kalangan menengah ke bawah.

“ Hasil survei tersebut menggambarkan bahwa kalangan masyarakat menengah ke bawah sudah cukup mengenal dan mempercayai serta semakin dekat dengan Bang Sandi, ini berkata adanya perjuangan semua elemen yang mendukung Bang Sandi," tuturnya.

Sekedar informasi, survei ini fokus menyasar kalangan menengah ke bawah (grassroots people) sebanyak 1000 responden secara acak yang tersebar diseluruh wilayah Jakarta. Metode yang digunakan ialah model Social Economic Status (SES) yang kriterianya responden diwajibkan memiliki KTP dan memiliki hak pilih.

Penulis: Mahfud Effendi

 http://www.bisnispost.com/news/megapolitan/2016/04/14/sandiaga-uno-berpeluang-besar-gantikan-ahok

http://www.suara.com/news/2016/04/13/192757/versi-ssu-elektabilitas-sandiaga-uno-tertinggi-kedua 

http://kedaipena.com/survei-sandiaga-uno-calon-%E2%80%8Eterkuat-penantang-ahok-%E2%80%8E/
 

Posted By Mahfud Effendi

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) menilai tak berkeberatan jika tax amnesty diterapkan asalkan inklusifitasnya berkeadilan dan cakupan tax amnesty diperluas sehiingga bisa teratur membayar pajak.

Menurut kalangan pengusaha muda, jika eksklusif, maka akan terjadi gelombang penolakan dan berpotensi menurunkan kepatuhan pembayar pajak lantaran dinilai hanya menguntungkan pihak tertentu saja, misalnya bagi mereka yang masih memarkir dananya di luar negeri. Jangan sampai, pengusaha yang jelas-jelas berkontribusi ke Negara malah tak dapat menikmati fasilitas tax amnesty.

“ HIPMI berharap tax amnesty bersifat inklusif yang berarti terbuka bagi semua wajib pajak, termasuk bagi UMKM. Sehingga akan memberikan kepastian hukum dan menggairahkan perpajakan nasional,” kata Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia dalam acara Forum Dialog HIPMI bertema “ Tax Amnesty Repatriasi vs Keadilan Publik” di Menara Bidakara 2, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Bahlil juga mewanti-wanti agar aturan tax amnesty benar-benar menarik efektif dapat menggaet kembali dana-dana tersebut ke Indonesia.

Ketua HIPMI Tax Center, Ajib Hamdani mengatakan kalau selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tak bisa optimal karena likuiditasnya memang sangat rendah lantaran perputaran uang konglomerat asal Indonesia justru banyak yang masih tersimpan di luar negeri.

“Tax Amnesty dipandang sebagai solusi praktis mengatasi likuiditas negara. Sebagai contoh, GDP Indonesia +- 10.000 T, Loan To GDP hanya 30%; sedangkan Singapura memiliki GDP 3000-an T, Loan to GDP mencapai 200% dari GDP. Padahal, seperti kita ketahui bersama, banyak dari WNI yang memarkir dana dan asetnya di negara singa tersebut,” papar Ajib.

Menurut Pakar Perpajakan Indonesia itu, inilah yang dibutuhkan itu bagaimana caranya menarik kembali dana mereka ke dalam negeri. Solusinya tentu dibutuhkan jembatan, yakni momentum menerapkan tax amnesty.

Oleh sebab itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendorong agar kebijakan Tax Amnesty yang akan dijalankan tidak hanya menyentuh aset-aset yang belum dilaporkan, namun juga menyentuh keseluruhan permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh para WP. Mulai dari yang tengah menghadapi pemeriksaan, proses penagihan, dan bahkan menunggak pajak untuk dapat pula diberikan pengampunan.

"Seluruh Pengusaha, entah Orang Pribadi atau Badan berhak mendapatkan privileged yang sama dalam kebijakan dan tarif atas aspek-aspek pajaknya," tutup Ajib.

Pembahasan RUU Pengampunan Pajak sendiri di Komisi XI mengalami penundaan. Sebab seluruh fraksi bersepakat untuk meminta digelarnya rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo. Permintaan tersebut merupakan hasil rapat yang diselenggarakan Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Ditjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi menanggapi persoalan mega skandal Pananma Papers merupakan hal biasa dan hanya berlaku di Panama saja sebagai Negara tax heaven. Setelah dikonfirmasi Ditjen Pajak ternyata dari 2580 orang yang di cek hanya terdapat 2040 setara 79,07 persen saja yang sama dengan data DJP.

“Panama Papers itu hal biasa dan tak perlu digembor-gemborkan, kami juga mendalami maupun memverifikasinya,” katanya.

Sedangkan saat menanggapi tax amnesty, dirinya mengaku berharap agar aturan itu bisa segera diselesaikan karena penting sekali untuk menambah pemasukan pajak. Dia juga memaklumi kalau tax ratio Indonesia memang kecil karena pajak Negara yang hanya bisa dikelola oleh DJP.

Penulis: Mahfud Effendi

 http://www.bisnispost.com/executive-corner/hipmi-corner/2016/04/14/hipmi-dorong-tax-amnesty-terbuka-untuk-semua-pengusaha

Portofolio Ekonomika

Posted By Mahfud Effendi