Ketua HIPMI Tax Center, Ajib
Hamdani turut mengapresiasi ketegasan pemerintah yang tampak responsif dalam
mengawal tax amnesty. Bahkan tempo hari, Presiden Jokowi kerap lakukan blusukan
ke berbagai daerah untuk sosialisikan program tax amnesty. Tingginya animo
masyarakat jelas terlihat, contohnya saat kedatangannya waktu ke Surabaya,
beliau sampai kaget lantaran acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh lebih dari 2000 peserta.
“HIPMI sangat mengapresiasi langkah pemerintah
yang tampak getol gelorakan sosialisasi program tax amnesty. Tak tanggung-tanggung
kedatangannya beliau di Surabaya bahkan disambut antusiasme tingginya animo
kehadiran masyarakat. ,” terangnya.
Pakar Perpajakan Indonesia ini
menyarankan kepada masyarakat untuk tak perlu ragu ikut tax amnesty, termasuk sebagian
kecenderungan masyarakat yang selama ini suka menaruh uangnya di luar negeri
yang dianggapnya lebih aman dan nyaman. Program tax amnesty selain dinilai aman
dan nyaman, program ini juga dapat mendatangkan keuntungan yang sebenarnya justru
pasti lebih tinggi.
Lanjut Ajib, Ketika uang hasil
repatriasi dimasukkan ke instrumen Surat Utang Negara, maka mereka sebenarnya
dalam setahun pun bisa dibilang sudah dapat mengembalikan uang tersebut yang senilai
dengan uang tebusan pajak yang semestinya dibayarkan. Artinya, kalau bicara
persoalan secara finansial, ini sebenarnya sangat layak untuk diikuti.
Tak hanya itu, Ajib menambahkan, menariknya
lagi jika dilakukan hitung-hitungan sebenarnya dengan tarif untuk yang
repatriasi hanya dikenakan tariff yang sangat rendah sebesar 2 persen.
Sementara jika deklarasi saja malah dikenai tarif 4 persen dengan asumsi jika
mengikuti periode satu.
“Ikutan tax amnesty itu sangat
menarik kok, kita tak hanya merasa aman dan nyaman, tetapi menariknya lagi kita
bisa dapat return. Bayangkan jika kita sekaligus merapatriasi, maka akan dapat tarif
yang jauh lebih rendah cuma 2 persen ketimbang deklarasi yang 4 persen,” ujarnya.
Selain
itu, ini juga menilai bahwa ini akan sejalan dengan paket-paket yang ada
tentang bagaimana orang investasi itu cenderung lebih mudah, hingga dibentuknya
berbagai satgas yang ada. Apalagi, pasar Indonesia masih luas dengan kebutuhan
dana infrastruktur saja sekitar Rp 5000 triliun. Sementara, kemampuan APBN
hanya sekitar Rp 5000 triliun yang berarti uang berapapun akan masuk dan
berpotensi menjadi pendongkrak ekonomi nasional.
“Banyak
yang masih tertarik ceruk pasar nasional. Bahkan presiden sempat menyampaikan
bahwa 5 tahun kedepan kebutuhan infrastruktur nasional saja itu Rp5000 triliun,
tetapi kemampuan APBN hanya cukup Rp1500 triliun. Artinya, uang berapapun akan
besar peluang masuknya dan ini akan bisa meleverage ekonomi yang dampaknya akan luar biasa secara return maupun
sisi nasionalisme juga,” paparnya.
Menurutnya,
ada satu hal yang penting bagi pengusaha untuk perlu diketahui bahwa tahun depan Automatic
Exchange Of Information (AEOI) akan diberlakukan. Hal ini berarti
semua data akan terbuka dan terungkap. Bila belum mengikuti atau tak mengikuti
tax amnesty yang waktunya sangat terbatas ini, maka akan terlacak, terkecuali
jika sudah patuh pajak karena yang akan dikejar petugas pajak ialah persoalan
dari mana berbagai uang didapatkan, kapan diperolehnya, dan yang paling utama
apakah sudah dibayar pajaknya?
“Tahun
depan akan berlaku AEOI dan
nantinya semua data bisa diperoleh
secara terbuka. Jadi, harap-harap cemas bagi yang rentan atau masih bermasalah karena
yang dikejar petugas pajak itu persoalan pengungkapan berbagai aset yang
didapatkan, kapan perolehannya? dari mana? dan apakah sudah bayar pajak belum
waktu itu?” tutup Ajib.
Mahfud Effendi