WASPADA MAFIA: Pertamina Terancam Dikuasai Asing

Rencana PT Perusahaan Gas Negara Tbk (berkode saham PGAS) untuk membuat stasiun pengisian bahan bakar terintegrasi (SPBT) yang akan menyalurkan minyak dan gas dianggap dapat memancing kemarahan para pekerja Pertamina dan melukai hati masyarakat Indonesia. Pasalnya, perusahaan tersebut dikabarkan juga akan menggandeng sejumlah SPBU yang ada di Jakarta dan dekat dengan pipa gas PGN.

Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria, menegaskan, upaya dari PGN sangat tidak etis dan terkesan sebagai strategi bisnis yang tidak mulia serta dapat dimaklumi oleh publik karena caranya yang tidak sehat.

Selain itu, katanya, PGN bukan lagi BUMN murni milik pemerintah. Adapun kepemilikan saham PGN di bursa saham terdiri atas 43,04 persen berada di tangan masyarakat dan 56,96 persen dikuasai pemerintah.

Sofyano mengungkapkan bahwa dari 43,04 persen saham masyarakat tersebut maka 82 persennya dimiliki pihak asing, dan sisanya 18 persen diduga dominan pula dikuasai oleh 'masyarakat tertentu'.

"Menteri BUMN dalam hal ini harus tegas menyikapi rencana PGN. Bahkan, harus menolaknya mengingat bahwa pemerintah bukanlah pemilik tunggal PGN, apalagi dominasi asing sangat besar," ujar pria yang juga berprofesi sebagai Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), itu kepada VIVAnews, Sabtu 6 Desember 2014.

Menurut dia, jika tujuannya untuk percepatan program konversi BBM ke ke gas, sesungguhnya Pertamina yang 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah pasti sanggup melaksanakan pembangunan SPBT tersebut. Bahkan, konon kabarnya, Pertamina juga telah mempersiapkan pembangunan 150 SPBG yang menumpang di SPBU (sama seperti SPBT).

"Pertamina juga telah memiliki kontrak kerja sama jangka panjang dengan pemilik SPBU. Ini akan lebih mudah bagi Pertamina merealisasi pembangunan SPBT tersebut. Lalu mengapa harus memberikannya ke perusahaan yang bukan 100 persen milik pemerintah, ada agenda apa lagi ini?"

Peran Pemerintah

Apabila rencana PGN disetujui oleh pemerintah, dia menyatakan, publik pasti akan mencurigai bahwa kemungkinan ada kepentingan terselubung dari partai politik (parpol) pengusung Presiden Jokowi.

"Dukungan terhadap PGN bisa dianggap sebagai cara mengkerdilkan keberadaan dan peran Pertamina, yang pada akhirnya bisa juga terjadi saham Pertamina atau anak usahanya dijual ke asing. Dan, jelas langkah ini adalah bagian dari strategi proses penjualan aset dan bisnis negara ke tangan asing. Harus disikapi secara serius oleh para elite politik di Tanah Air karena bisa jadi bagian dari strategi para mafia migas," terangnya.

Dia menjelaskan, sebagai gambaran pendapatan Pertamina sekarang, 52 persen dihasilkan dari gas dan memberikan kontribusi profit hampir Rp8 triliun.

"Kalau ini hilang, maka Pertamina pasti langsung keluar dari fortune global 500 dan bubarlah mimpi pemerintahan Jokowi yang ingin menjadikan Pertamina sebagai perusahaan energi kelas dunia. Di negara mana pun, bisnis perusahaan minyak dan gas itu selalu menyatu sehingga disebut migas," tuturnya.

Oleh karena itu, Sofyano menekankan, pemerintah seharusnya menugaskan Pertamina untuk segera melaksanakan percepatan program konversi BBM ke gas dengan memperbanyak pembangunan SPBT atau SPBG pada SPBU-SPBU Pertamina.

"Menteri BUMN dalam hal ini harus tegas menyikapi rencana PGN."

Prioritaskan kepentingan dalam negeri harga mati !!!

Pasal 33 UUD 45.

Sumber:

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/565969-pertamina-terancam-dikuasai-asing--cermati-penyebabnya?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook