Peran
Usaha Kecil Menegah (UKM) dalam dunia perekonomian Negeri sebetulnya
sangat penting. Namun, sayangnya kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya hingga kini masih dirasa
belum maksimal. Hal ini dapat terlihat dari kebijakan yang dilakukan
pemerintah yang cenderung kurang terarah, berlebihan, namun tidak
efektif bagi kemajuan bisnis UKM.
Padahal, jika kita telaah lebih dalam, masih banyak permasalahan yang dihadapi para pelaku bisnis UKM seperti masalah sumber permodalan, keterbatasan akses ke kredit perbankan, dan akses pasar yang semuanya memerlukan penanganan dari otoritas.
Menanggapi masalah ini, Wasekjen DPP PAN Dipo Ilham mengingatkan kembali peran srategis UKM selama ini telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Nyatanya, keberpihakan porsi kredit kepada UKM masih dipertanyakan dan masih dirasa belum adil. Meskipun pemerintah telah menurunkan bunga KUR hingga 12%, tetapi justru terbalik karena bunga KUR ini masih lebih tinggi dibandingkan bunga kredit korporasi yang mencapai 10%.
“Lebih ironis lagi, diperparah realisasi pembiayaan KUR yang sangat jauh berbeda. Bandingkan saja, pada tahun 2014 realisasi KUR cukup tinggi mencapai Rp 39 triliun. Sedangkan pada tahun ini hingga Oktober ini anjlok hingga sekitar Rp 5 triliun saja. Artinya, anjloknya realisasi KUR ini patut dipertanyakan! ”, tutur Dipo kepada BisnisPost.
Dia menyarankan, sebaiknya pemerintah fokus peduli nasib UKM dengan cara mempercepat realisasi pembiayaan KUR dan menurunkan suku bunga KUR. Peran perbankan sebagai lembaga intermediasi perlu didorong komitmennya untuk menggenjot kredit KUR dengan skim bunga yang lebih menarik atau dipermudah.
Sektor ini perlu mendapat perhatian khusus, tidak serta merta perbankan dominasinya lebih peduli atau memihak korporasi karena dalih lebih menguntungkan dan menjanjikan dari besaran pendapatan berbasis bunga (non fee based income) bagi perbankan. Peran UKM dari sisi kontribusi yang jelas-jelas menyasar lebih luas ke masyarakat juga perlu mendapat perhatian.
“Bagaimana dunia usaha bergairah kalau bunganya masih dirasa tinggi dan tidak adil seperti ini. Jika takut NPL terganggu, toh perbankan bisa lebih selektif memberikan kreditnya kepada UKM dengan bunga kredit yang rendah atau memberikan kreditnya ke UKM yang sudah memiliki reputasi baik. Ketika UKM memiliki kemampuan kolektivitas yang baik, maka perbankan tidak perlu khawatir lending kreditnya berisiko”, paparnya.
Pasalnya, porsi kredit secara umum nyatanya lebih dinikmati oleh perusahaan besar saja. Subsidi maupun pagu kredit juga sebaiknya ditambah oleh pemerintah. “Coba sektor perbankan menyadari pentingnya peran UKM dengan memberikan porsi kredinya ke UKM, maka betapa kuatnya perekonomian terlebih daerah yang dirasakan dari sektor ini”, ungkap Dipo Ilham. Wajar jika memang seharusnya suku bunga kredit KUR lebih rendah daripada suku bunga kredit komersial.
Lanjut dia menegaskan sebaiknya perbankan juga bisa lebih selektif memberikan bunga kredit yang relatif ringan dengan melihat reputasi pemohon kredit. Perbankan milik pemerintah yang dikenal memiliki kapitalisasi yang besar identik memiliki biaya dana (cost of fund) yang kemampuannya lebih kuat dibandingkan bank umum, apalagi bank daerah. Bank Indonesia sebaiknya mendorong moral suasion untuk menurunkan bunga perbankan.
“Di beberapa negara tetangga saja bunganya kecil, sehingga dapat mendorong produk mereka lebih kompetitif. Insentif juga bisa diberikan berupa penjaminan KUR dengan porsi lebih kepada perbankan yang berhasil mencapai target pagu penyaluran KUR”, terangnya. Langkah ini setidaknya akan menjadi semangat gairah pelaku usaha untuk bertahan dan bangkit ditengah persaingan bebas yang ketat ini.
Padahal, jika kita telaah lebih dalam, masih banyak permasalahan yang dihadapi para pelaku bisnis UKM seperti masalah sumber permodalan, keterbatasan akses ke kredit perbankan, dan akses pasar yang semuanya memerlukan penanganan dari otoritas.
Menanggapi masalah ini, Wasekjen DPP PAN Dipo Ilham mengingatkan kembali peran srategis UKM selama ini telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Nyatanya, keberpihakan porsi kredit kepada UKM masih dipertanyakan dan masih dirasa belum adil. Meskipun pemerintah telah menurunkan bunga KUR hingga 12%, tetapi justru terbalik karena bunga KUR ini masih lebih tinggi dibandingkan bunga kredit korporasi yang mencapai 10%.
“Lebih ironis lagi, diperparah realisasi pembiayaan KUR yang sangat jauh berbeda. Bandingkan saja, pada tahun 2014 realisasi KUR cukup tinggi mencapai Rp 39 triliun. Sedangkan pada tahun ini hingga Oktober ini anjlok hingga sekitar Rp 5 triliun saja. Artinya, anjloknya realisasi KUR ini patut dipertanyakan! ”, tutur Dipo kepada BisnisPost.
Dia menyarankan, sebaiknya pemerintah fokus peduli nasib UKM dengan cara mempercepat realisasi pembiayaan KUR dan menurunkan suku bunga KUR. Peran perbankan sebagai lembaga intermediasi perlu didorong komitmennya untuk menggenjot kredit KUR dengan skim bunga yang lebih menarik atau dipermudah.
Sektor ini perlu mendapat perhatian khusus, tidak serta merta perbankan dominasinya lebih peduli atau memihak korporasi karena dalih lebih menguntungkan dan menjanjikan dari besaran pendapatan berbasis bunga (non fee based income) bagi perbankan. Peran UKM dari sisi kontribusi yang jelas-jelas menyasar lebih luas ke masyarakat juga perlu mendapat perhatian.
“Bagaimana dunia usaha bergairah kalau bunganya masih dirasa tinggi dan tidak adil seperti ini. Jika takut NPL terganggu, toh perbankan bisa lebih selektif memberikan kreditnya kepada UKM dengan bunga kredit yang rendah atau memberikan kreditnya ke UKM yang sudah memiliki reputasi baik. Ketika UKM memiliki kemampuan kolektivitas yang baik, maka perbankan tidak perlu khawatir lending kreditnya berisiko”, paparnya.
Pasalnya, porsi kredit secara umum nyatanya lebih dinikmati oleh perusahaan besar saja. Subsidi maupun pagu kredit juga sebaiknya ditambah oleh pemerintah. “Coba sektor perbankan menyadari pentingnya peran UKM dengan memberikan porsi kredinya ke UKM, maka betapa kuatnya perekonomian terlebih daerah yang dirasakan dari sektor ini”, ungkap Dipo Ilham. Wajar jika memang seharusnya suku bunga kredit KUR lebih rendah daripada suku bunga kredit komersial.
Lanjut dia menegaskan sebaiknya perbankan juga bisa lebih selektif memberikan bunga kredit yang relatif ringan dengan melihat reputasi pemohon kredit. Perbankan milik pemerintah yang dikenal memiliki kapitalisasi yang besar identik memiliki biaya dana (cost of fund) yang kemampuannya lebih kuat dibandingkan bank umum, apalagi bank daerah. Bank Indonesia sebaiknya mendorong moral suasion untuk menurunkan bunga perbankan.
“Di beberapa negara tetangga saja bunganya kecil, sehingga dapat mendorong produk mereka lebih kompetitif. Insentif juga bisa diberikan berupa penjaminan KUR dengan porsi lebih kepada perbankan yang berhasil mencapai target pagu penyaluran KUR”, terangnya. Langkah ini setidaknya akan menjadi semangat gairah pelaku usaha untuk bertahan dan bangkit ditengah persaingan bebas yang ketat ini.
Penulis:
Mahfud Effendi
Telah Dipubikasikan di www.bisnispost.com
Sumber:
http://www.bisnispost.com/news/nasional/2015/11/29/dipo-ilham-regulasi-pemerintah-harus-berpihak-pada-ukm OR http://goo.gl/YyXKY9
Sumber Gambar: http://goo.gl/8CCyio
0 komentar:
Posting Komentar
Yuk, sampaikan komentarmu, Bebas Berkomentar Kok Asalkan TIDAK SARA !